100 Kabupaten/Kota Terancam Dapat Sanksi Soal BOS

Purwokerto --- Pemerintah akan memberikan sanksi kepada kurang lebih 100 dari 497 kabupaten/kota yang terlambat dalam menyalurkan dana biaya operasional sekolah (BOS), hingga tenggang waktu triwulan pertama yaitu 15 Maret. Ada tiga sanksi yang diberikan.

Pertama, sanksi sosial. "Pemerintah akan mengumumkan kepada masyarakat luas tentang kabupaten/kota yang telat mencairkan bantuan tersebut," ujar Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh dalam konferensi pers seusai meresmikan Gedung Auditorium Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Jawa Tengah, akhir pekan lalu.

Kedua, sanksi administratif oleh Kementerian Dalam Negeri. Ketiga, adalah sanksi finansial yakni berupa pengurangan bantuan pendanaan ke kabupaten/kota tersebut. Pengurangan dana tidak diambil dari dana pendidikan. Untuk sanksi ini, Kementerian Pendidikan Nasional berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.

Sejauh ini sanksi finansial masih dalam pembahasan tiga kementerian tersebut, terutama terkait dengan pos anggaran serta besaran potongan dananya. "Bentuknya bisa berupa pemotongan, baik melalui dana alokasi khusus (DAK) atau dana alokasi umum (DAU)," ujar Menteri Nuh.

Beberapa daerah yang terancam terkena sanksi antara lain sejumlah daerah di Jawa Timur, di Nanggroe Aceh Darussalam, Papua, dan Sumatera Utara. Adapun provinsi yang dinilai bagus penyaluran dana BOS adalah Jawa Tengah. Pada kesempatan itu, Menteri Nuh juga memastikan bahwa sistem pencairan dana BOS tetap akan menerapkan penyaluran melalui APBD. (Arif)


KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan
Jakarta 10270